REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sejumlah perwakilan pengemudi angkutan daring menggelar pertemuan dengan pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, Selasa (31/10). Pertemuan tersebut membahas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
"Kami melakukan audiensi dengan dishub terkait penerapan permenhub pada 1 November," kata Koordinator Paguyuban Driver Online Sukabumi Muammar Ramadhan kepada wartawan selepas pertemuan di Kantor Dishub Kota Sukabumi.
Secara umum ujar dia ketentuan dalam permenhub tidak ada yang dipermasalahkan oleh para pengemudi daring di Sukabumi.
Termasuk, kata Muammar, pengaturan mengenai tarif dan kuota. Namun, lanjut dia, pemasangan stiker di mobil yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Pasalnya, para pengemudi angkutan daring berharap bentuk stiker ini tidak sama dengan angkutan konvensional atau angkot. Menurut dia, angkutan daring atau taksi daring ini merupakan non-trayek atau lebih eksklusif. Permintaan ini telah disampaikan kepada Dishub Sukabumi dalam audiensi.
Di sisi lain, lanjut Muammar, pengemudi daring di Sukabumi siap menjalin komunikasi dengan organisasi angkutan darat (Organda) untuk mencari solusi. Langkah tersebut karena angkutan konvensional sudah lebih dulu ada dan eksis dan terdampak dengan keberadaan taksi daring.
"Kami ingin mencari solusi, salah satunya subsidi silang kepada pengemudi angkot," kata Muammar. Bentuknya bisa dalam bentuk penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) seperti bedah rumah sopir angkot dan ojek pangkalan.
Sekretaris Dishub Kota Sukabumi Novian Restiadi mengatakan, pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk pengemudi angkutan daring untuk menjaring aspirasi dan solusi dalam pengoperasian angkutan daring. "Intinya harus terus menjalin komunikasi antara angkutan konvensional dengan angkutan online," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika