REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan Partai Demokrat dan Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla nampak "mesra" dalam beberapa waktu terakhir ini. Hal ini setelah Partai Demokrat mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas meski dengan persyaratan perlu dilakukan revisi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) tidak membantah hubungan harmonis antara partainya dengan Pemerintah saat ini. "Kemesraan harus dijaga bagi siapapun. Tidak hanya tokoh-tokoh politiknya saja. Kemesraan pemerintah dengan rakyatnya juga harus dijaga karena pemerintah datangnya dari rakyat," ujar Edhie di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).
Karena itu menurutnya, partainya harus nyaman dengan kondisi bangsa saat ini termasuk dengan Pemerintah. Jika kebijakan Pemerintah positif layak direspon positif, sebaliknya jika ada yang harus diperbaiki maka partainya siap mengoreksi. Hal ini pun kata Ibas, sapaan akrabnya, yang terjadi pada sikap Partai Demokrat terhadap UU Ormas.
"Pasti tiap pemerintah, pemimpin bangsa memikirkan yang baik buat bangsanya. Kami sepakat semua pemimpin bangsa telah berbuat banyak, pasti ada yamg positif, pasti ada yg bagus, pasti yang sudah banyak yang diimplementasikan," ujar Ibas.
Saat ditanyai, apakah sikap tersebut mengisyaratkan peluang Partai Demokrat mendukung Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 mendatang, Ibas pun tidak membantahnya.
"Tidak ada yang tak mungkin, semuanya posibble, sangat mungkin 2019 semua mungkin terjadi. Saya mengutip sekali lagi kata-kata Pak SBY, banyak skenario di 2019. Kita tunggu saja," kata Anggota Komisi X DPR tersebut.
Ibas mengungkapkan perlunya menjaga hubungan, seperti halnya yang dilakukan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menjaga hubungan baik dengan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Jokowi. Seperti saat kunjungan SBY bertemu Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat (27/10) lalu.
"Pak SBY sendiri yang pernah pimpin negara ini 10 tahun, dipilih secara demokratis juga menjaga komunikasi pada para pemimpin terdahulunya termasuk Pak Jokowi. Lihat saja kemarin santai tapi kita tak tahu apa yang dibicarakan," ujar Ibas.
Namun demikian, Ibas menegaskan posisi Demokrat tidak dalam posisi merapat ke Pemerintah. Saat ini partainya masih sebagai partai penyeimbang.
"Sekali lagi Demokrat seperti posisi Pak Sekjen ini masih berada di tengah, akan terus berupaya mendukung sepenuh hati, tulus kepada pemerintah jika program-program atau kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat itu baik, kami akan dorong bila perlu dioptimalkan," kata putra kedua SBY tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
