REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, gerakan separatisme tidak diterima di Papua karena wilayah tersebut bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan tersebut disampaikan JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, terkait aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Tembagapura, Mimika, Papua, beberapa hari terakhir. Hal ini  menyusul aksi penembakan Pos Brimob di area area MP67 dan MP66 Tembagapura pada Ahad (29/10) sekitar pukul 10.35 WIT

"Namanya juga, katakanlah, gerakan separatis, tentu dia coba mengacaukan keadaan, tapi persiapan pemerintah di Papua, baik polisi dan tentara, siap menghadapi apa saja kalau ada yang coba mengganggu," kata Wapres.

JK menambahkan pemerintah tidak akan berhenti melakukan pembangunan di Papua agar kesejahteraan merata di semua wilayah Indonesia. Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, antara lain penerapan satu harga BBM Papua sejak Oktober 2016 dan percepatan pembangunan Jalan Nasional Trans-Papua sepanjang 4330,07 km.

Presiden Joko Widodo juga sering melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk menunjukkan perhatian pemerintah pada pembangunan Papua, terakhir pada 9-10 Mei 2017, saat Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, PLTU Holtekam dan Pasar Mama-Mama yang berlokasi di jalan Percetakan, Kota Jayapura.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar (Pol) AM Kamal, personel gabungan Brimob dan TNI masih bersiaga di wilayah Pos Brimob Tembagapura, Mimika, pascaserangan KKB pada Ahad (29/10).

Kombes (Pol) AM Kamal menambahkan pasukan gabungan juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan Pos Brimob di area MP67 dan MP66 Tembagapura pada Minggu sekitar pukul 10.35 WIT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika