REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pengungsi Gunung Agung yang masih diharuskan mengungsi setelah penurunan status dari level empat (awas) ke level tiga (siaga) mencpai 47 ribu jiwa. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten tetap akan mendata pengungsi untuk memastikan kesiapan logistik. "Pendataan ini menyangkut logistik, sebab jika terjadi apa-apa, kami yang harus bertanggung jawab," kata Pastika, Selasa(31/10).
Pastika mengimbau warga mematuhi arahan pemerintah, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya di dalam radius enam kilometer hingga 7,5 kilometer (km) yang dinyatakan masuk zona merah. Masyarakat yang berada di luar radius tersebut diperbolehkan pulang tanpa ada paksaan sedikitpun.
Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri mengatakan masyarakat yang masuk dalam zona merah masih tercecer di sembilan kabupaten dan kota. Mereka berada di posko-posko pengungsian, serta menumpang di rumah kawan kerabat.
Total pengungsi di kawasan rawan bencana (KRB) I, II, dan III mencapai 133 ribu yang tersebar di 396 titik. Jika pengungsi di KRB I dan II pulang, ada sekitar 47 ribu masyarakat yang masih mengungsi. "Kita harus mencari cara meyakinkan pengungsi di KRB I dan II untuk pulang, sehingga pembiayaan tidak menggelembung. Kita juga bertugas meyakinkan pengungsi di KRB III tidak boleh pulang dan menentukan titik-titik yang bisa mereka tempati," kata Mas Sumatri.
Status siaga Gunung Agung saat ini, Mas Sumatri mengatakan, harus tetap meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga seaman mungkin. Misinya tetap sama, yaitu nol korban jika erupsi gunung suci umat Hindu Bali itu benar-benar terjadi.
Umat Hindu Bali akan merayakan Galungan yang jatuh pada Buda Kliwon Dungulan 1 November 2017, sementara Kuningan pada Saniscara Kliwon Kuningan, 11 November 2017. Sebagian besar pengungsi di zona aman sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun sebagian tetap bertahan di pengungsian atau berencana akan kembali ke pengungsian setelah perayaan keagamaan selesai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika