REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan telah membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek regulasi terkait perwujudan program rumah DP Rp 0. Dalam proses ini, pemprov DKI akan menggandeng pihak-pihak terkait untuk melakukan kajian.
"Saya melihat pemerintah punya program perumahan (DP) satu persen, ada setengah persen. Cara paling mudah, Pemprov DKI yang menyediakan satu atau setengah persennya. Atau kami gunakan pendekatan baru," kata dia saatmengisi materi dalam peringatan Hari Habitat se-Dunia dan Hari Kota di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (30/10).
Menurut Sandi, program Rumah DP Rp 0 merupakan terobosan untuk mengurangi antrean kepemilikan rumah yang kini telah mencapai 300 ribuan antrean. Ia yakin, program ini akan dapat menurunkan angka tersebut secara signifikan dalam lima tahun masa kepemimpinan.
Sandi menambahkan, program ini dapat dieksekusi oleh Pemprov DKI atau bekerja sama dengan elemen masyarakat, misalnya asosiasi. Salah satu asosiasi yang disebut adalah Real Estate Indonesia (REI). Kelompok pengusaha ini menyatakan dapat melakukan inovasi tanpa melanggar regulasi yang ada.
"Terbukti kalau kami membuka ruang itu, cara melihat positifdan optimis memandang ke depan, akan jadi mudah," kata dia.
Sebelumnya, Sandi menjadi pembicara dalam peringatan HariHabitat Dunia dan Hari Kota yang diselenggarakan di Kementerian PUPR, Jakarta. Dalamsesi wawancara, seorang partisipan bertanya mengenai langkah-langkah perwujudan program DP Rp0 yang dijanjikan Anies-Sandi selama masa kampanye.
Dalam kesempatan tersebut, Sandi juga menyampaikan beberapa hal, di antaranya tentang konsep data driven yang diusung dalam pemerintahannya. Ia menekankan semua kebijakan yang dibuat di lingkungan Pemprov DKI harusdidasarkan pada kajian dan data-data. Ia juga akan membuka portal data dan program-program Jakarta Smart City.
Ia juga memaparkan program untuk meningkatkan lapangan kerja dan beberapa kebijakan terbaru seperti penutupan Alexis dan pernyataan terkait reklamasi. Hal lain yang juga disampaikan adalah koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama mengenai infrastruktur dan persiapan ASEAN Games.
Usai mengisi materi dan melayani sesi tanya jawab, Sandi juga bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Keduanya membicarakan lebih detail hasil pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Beliau bilang persiapan venue baik berdasarkan APBN dan APBD DKI, kami tetap bersama-sama. Termasuk soal traffic management dari kampung atlet di Kemayoran ke venue di GBK. Itu pasti DKI yang harus kuat manajemennya," kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
