REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan 170 ribu kartu pengungsi untuk bencana Gunung Agung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengatakan sebanyak 150 ribu kartu sudah didistribusikan.
"Sisanya sedang kami data karena banyak pengungsi yang tinggal dengan keluarga dan mereka tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Bali," kata Lihadnyana, Senin (23/10).
Kartu pengungsi ini memiliki banyak fungsi, mulai dari keperluan logistik, kesehatan, hingga pendidikan bagi siswa pengungsi.
Lihadnyana mengatakan kondisi tanggap darurat membuat sebagian desa di Bali tidak bisa menggunakan dana desa dari pemerintah pusat dengan optimal.
Pemerintah provinsi akan bersurat ke pemerintah pusat supaya Bali mendapat pengecualian. Besaran dana desa yang didapat selama ini berkisar Rp 820 juta. Dana ini ditambah dengan dana perimbangan dari pusat yang jumlahnya kurang lebih sama.
Dana tersebut digelontorkan merata untuk 636 desa di Bali. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa.
Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta memastikan pemerintah daerah akan terus mendistribusikan keperluan logistik pengungsi. Masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir dan tetap mengikuti instruksi dari pemerintah.
"Masyarakat jangan percaya berita hoaks, apalagi menyebarkannya, sehingga membuat masyarakat resah dan panik," katanya.
Pemerintah bersama masyarakat, kata Sudikerta perlu memikirkan dampak jangka panjang yang akan dihadapi. Ini karena tak ada satu pun yang mengetahui kapan Gunung Agung akan erupsi.
Pengungsi diajak lebih aktif menjalankan aktivitas seperti biasa meski berada di pengungsian. Jumlah pengungsi hingga 22 Oktober 2017, pukul 18.00 WITA mencapai 134.500 orang yang tersebar di 390 titik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
