REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Dana desa masih menghadapi sejumlah masalah serius. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai realisasi dana desa belum optimal karena masih banyak desa yang tidak menyampaikan laporannya.
Kepala Kanwil DJPB Kepulauan Babel Supendi berharap pemerintah desa untuk segera melaporkan realisasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi warga desa. Ia menjelaskan saat ini ada Rp 157 miliar dari total dana desa tahun ini Rp 261 miliar yang telah dialokasikan ke pemerintah desa dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa.
"Saat ini baru 60 persen dana desa yang telah disalurkan pada April 2017, sementara sisanya 40 persen belum dikucurkan," kata Supendi, Ahad (22/10).
Pasalnya, sambug dia, masih banyak desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana tersebut. Supendi mengatakan dana desa tersebut disalurkan ke rekening 309 desa, sehingga mereka dapat mengelola sesuai peraturan berlaku.
Saat ini hanya desa di tiga kabupaten yang tepat waktu menyampaikan laporan, yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Belitung Timur. Sementara Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Belitung belum melaporkan pertanggungjawaban dana pembangunan desa itu.
Menurut Supendi, jika desa-desa tersebut sudah menyampaikan laporannya, maka sisa 40 persen dana desa bisa langsung dikucurkan. Untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan dapat mendorong desa-desa untuk segera menyampaikan laporannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
