REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menilai hasil pembangunan yang dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tidak terlepas dari hasil pembangunan pada pemerintahan sebelumnya.
"Pemerintahan di Indonesia tidak pernah berdiri sendiri tapi merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya," kata Syarif Hasan pada diskusi "Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (20/10).
Menurut Syarif Hasan, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur terutama jalan tol. Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, menjadi modal kuat untuk percepatan pembangunan Indonesia ke depan.
"Namun harus diingat, pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini merupakan kelanjutan dari program pembangunan pemerintahan sebelumnya," katanya.
Menteri Koperasi dan UKM pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjelaskan, pada tiga tahun terakhir pemerintahan Pemerintahan SBY telah membuat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (M3PEI).
"Program MP3EI tersebut baru mulai dilaksanakan ketika pemerintahan SBY berakhir sehingga programnya dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak ada pembangunan yang berdiri sendiri," katanya.
Di sisi lain, Syarif Hasan melihat prioritas pembangunan infrastruktur yang menyedot anggaran besar baik untuk jangka panjang, tapi berdampak pada kesulitan fiskal dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, kata dia, infrastruktur dinikmati oleh para pelaku ekonomi, dan baru memberikan dampak ekonomi pada masyarakat dalam jangka panjang. "Karena itu, dalam jangka pendek saat ini terjadi ketidakseimbangan ekonomi," kata Syarif.