REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, menyerahkan dana bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Bantuan diserahkan langsung oleh Wagub kepada Bupati Purbalingga Tasdi, pada acara Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Purbalingga, Kamis (19/10).
''Bantuan dari provinsi ini akan digunakan untuk melakukan rehab RTLH sebanyak 856 unit rumah. Setiap rumah, mendapat bantuan Rp 10 juta,'' jelas Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko.
Menurutnya, dari Provinsi Jateng, Kabupaten Purbalingga sebenarnya mendapat bantuan rehab RTLH sebanyak 1.050 unit. ''Bantuan yang diberikan saat ini merupakan bantuan yang bersumber dari APBD murni 2017. Nanti sisanya, insya Allah diambilkan dari APBD Perubahan,'' katanya.
Dia menyebutkan, Kabupaten Purbalingga memang menjadi kabupaten yang mendapat bantuan rehab RTLH terbanyak dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Hal ini diberikan Pemprov Jateng, karena Pemkab Purbalingga dinilai memiliki semangat dan komitmen yang kuat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.
Terlebih, kata Wagub, kondisi kemiskinan di Purbalingga memang masih cukup tinggi, atau menduduki peringkat empat di Jateng setelah Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Brebes.
Di Jawa Tengah, jelas Wagub, terdapat 15 kabupaten/kota yang masih termasuk daerah kemiskinan zona merah. Ke-15 kabupaten/kota tersebut, terdiri dari Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan dan Demak.
Bupati Purbalingga Tasdi, dalam kesempatan itu menyatakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini telah membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan penurunan tingkat kemiskinan di Purbalingga mencapai 13,40 persen, lebih tinggi Provinsi Jawa Tengah yang penurunannya hanya 7,22 persen.
"Tahun ini, target kami bisa merehab 5.000 unit RTLH. Dari APBD Purbalingga akan merehab 2.030 unit, dari provinsi 1.050 unit, sisanya dukungan dari pemerintah desa, OPD, CSR perbankan, perusahaan dan lembaga sosial," kata Tasdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika