REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanggulangan kemiskinan akan menjadi salah satu program prioritas yang diusung oleh pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno. Keduanya menyatakan akan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk merancang langkah penanggulangan.
"Kami sudah bicara dan sudah bertemu. Nanti Jakarta akan jadi salah satu tempat di mana TNP2K akan bekerja," kata Anies kepada Republika di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).
Anies enggan menyebutkan poin-poin yang disepakati bersama TNP2K. Ia mengaku belum bertemu dengan tim tersebut setelah bertugas. Namun, pembicaraan tentang program-program pengentasan telah dilakukan sebelumnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka terbaru ketimpangan sosial yang terjadi di DKI Jakarta. Data tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di Ibu Kota masih tinggi.
Pada Maret 2017, ketimpangan sosial di DKI tercatat sebesar 0,41 persen dari rasio Gini. Penduduk miskin di Jakarta masih sebesar 389,69 ribu orang atau sebesar 3,77 persen dari seluruh total masyarakat DKI Jakarta. Dibandingkan dengan September 2016, masyarakat miskin tercatat 385,84 ribu orang atau 3,75 persen. Angka itu menunjukan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,85 ribu atau meningkat 0,02 poin.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, salah satu sumber ketimpangan sosial di DKI Jakarta adalah lapangan kerja layak yang masih terbatas. Eko menyatakan, solusi untuk saat ini adalah dengan mengakselerasi program OK OCE yang populer dijanjikan gubernur baru sewaktu kampanye.
Menurut dia, program itu sudah dikenal warga DKI dan pasti sangat dinanti-nanti implementasinya secara lebih masif.
"Terutama bagi pelaku usaha UMKM dan anak-anak muda yang merintis dunia digital dan ekonomi kreatif," ujar Eko kepada Republika, Rabu (18/10).
Menurut dia, program jangka panjang Anies-Sandi untuk menanggulangi ketimpangan sosial adalah menjaga keberlanjutan program-program kewirausahaan. Tujuannya agar warga DKI dapat bekerja secara layak.
Di samping itu, kata Eko, Anies-Sandi juga perlu meningkatkan upaya mendorong keterlibatan usaha-usaha atau pengusaha besar di DKI. "Kan bisa melalui dana-dana CSR untuk fokus pada upaya menurunkan tingkat ketimpangan di DKI, itu juga penting untuk dilakukan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (Cibest) IPB Irfan Syauqi Beik menjelaskan, bila program kerja gubernur/wakil gubernur DKI yang baru memang berfokus menyasar kelompok bawah, ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) yang bisa diberdayakan dan dikombinasikan dengan program lain dalam pengentasan kemiskinan.
Keberadaan Bazis DKI sudah menjadi modal besar untuk mendayagunakan sumber keuangan sosial Islam. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bisa dioptimalisasi dengan menyentuh segmen yang belum tersentuh. Pada sisi pendayagunaan, ZIS bisa disalurkan melalui program OK OCE untuk pengusaha yang memang dhuafa.
Pengembangan wakaf juga bisa dioptimalkan dengan berbasis masjid. Jual beli memang tidak boleh dilakukan di masjid, tetapi boleh dilakukan di lingkungan luar area shalat. Wakaf yang relatif mudah adalah wakaf uang, tidak harus tanah, dan ini sangat mungkin.
Dari data Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) mencatat, penghimpunan zakat BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada 2015 sebesar Rp 192,06 miliar dan penyaluran pada 2015 sebesar Rp 12,79 miliar. Jumlah muzaki terdata pada 2015 sebanyak 13.531 orang mustahik terdata sebanyak 1.611 orang. (Fergi Nadira, Editor: Fitriyan Zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika