REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar turut terlibat dalam pengawasan dana desa sehingga lebih tepat sasaran. Menurut Presiden, pemerintah tak bisa melakukan pengawasan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat.

"Ya tanggung jawab ada di desa dan juga masyarakat harus tanggung jawab ikut mengawasi, ikut mengontrol uang itu jadi barang apa. Apakah jadi irigasi, apakah jadi barang, apakah jadi barang-barang yang lain, harus ikut mengawasi," kata Presiden Jokowi di Lapangan Olahraga Kerkoff, Kabupaten Garut, Selasa (17/10).

Jokowi mengatakan, terdapat 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Dana desa tersebut ditransfer secara langsung dari pemerintah pusat ke desa. "Gak mungkin pemerintah pusat, pemprov, pemda mengikuti begitu banyaknya desa. Kontrol yang paling baik, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat," ujarnya.

Kendati demikian, Presiden mengakui perlu perbaikan sistem, prosedur, dan pengawasan sehingga dana tersebut lebih bermanfaat. Prosedur pengelolaan dana desa, kata dia, perlu disederhanakan. "Iya kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa. Tapi dari 74 ribu ya bahwa ada yang belok ya kita tidak tutup mata," ujarnya.

Namun, menurut Presiden, tak sedikit pula kepala desa yang berhasil mengelola dana desa dengan baik sehingga lebih tepat sasaran bagi masyarakat. "Memang perlu diperbaiki prosedurnya agar lebih sederhana. Juga diperbaiki pengawasannya sekarang kan ada satgas pengawasan. Tapi yang paling penting pengawasan itu oleh masyarakat, paling penting," jelas Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika