REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data terbaru yg dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka ketimpangan sosial yang terjadi di DKI Jakarta masih tinggi. Berdasarkan data BPS pada Maret 2017 tercatat ketimpangan sosial di DKI sebesar 0,41 persen dari Gini Ratio.

Peniliti di Institute or Deelopment of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, sulitnya menanggulangi masalah ketimpangan sosial DKI Jakarta menurut Bhima juga berhubungan dengan belanja APBD yang penyerapannya tidak sempurna. "Sektor perdagangan dari data BPJ DKI turun signifikan seiring belanja pemerintah yang menurun sampai minus lima persen," ujar Bhima kepada Republika.co.id, Selasa (17/10).

Menurut Bhima, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik akan menjadikan OKE OCE Mart sebagai program jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan sosial di DKI Jakarta. Program tersebut, sambungnya, mengusung skema franchise di berbagai wilayah Jakarta.

"Konsep itu menjadi kanibal terhadap toko kelontong. Mestinya direvitalisasi toko kelontong yang sudah ada," ujar Bhima.

Menurut peneliti Indef ini, pendidikan e-commerce bagi wirausahawan Jakarta juga mesti lebih dikedepankan. Saat ini DKI telah memiliki program Jakarta Creative Art, Anies-Sandi diharapkan bisa lebih mengintegrasikan dengan program OKE OCE yang diusungnya dibandingkan dengan memulai aktivitas kewirausahaan yang baru.

Meskipun demikian seringkali kebijakan DKI dengan pemerintah pusat bersinggungan. "Harusnya ada komunikasi. Ada integrasi data antara pemkot DKI dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Bhima berharap progam pemerintah pusat seperti "Keluarga Harapan" dan "Beras Sejahtera" saling bersinergi, sehingga basis data yang diperoleh sama, yang artinya orang yang menerima beras sejahtera sudah pasti orang yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan juga bisa mendapatkan KJP Plus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika