REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakhadiran mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful H, saat pelaksanaan serah terima jabatan di balai kota Jakarta menjadi pertanyaan banyak pihak. Djarot dianggap tidak memberi contoh yang baik bagi birokrasi.
"Di sistem pemerintahan, pemerintahan itu estafet. Kecuali ada alasan yang berhalangan tetap. Tapi jika alasannya berlibur, itu akan mencederai tugas beliau. Implikasinya memberikan suatu contoh yang bagi birokrasi itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Itu yang harus dikritisi," ujar Chazali saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/10).
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tersebut juga menyebutkan seorang petugas pemerintahan telah disumpah untuk mementingkan kepentingan negara di atas pribadi maupun golongan. Dengan tidak hadirnya mantan Gubernur DKI Jakarta di acara serah terima jabatan akan mencederai birokrasi pemerintah.
Lebih lanjut Chazali menyebut Djarot Saiful Hidayat merupakan Gubernur definitif, bukan pelaksana tugas. Djarot telah disumpah jabatan oleh Presiden RI untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Sudah seharusnya beliau melaksanakan tugasnya sampai akhir. Bukan diserahkan pada Plt, Sekda Saefullah.
"Ketika Gubernur Ahok masuk penjara, maka dilantiklah Gubernur baru oleh Presiden. Artinya dia harus menyelesaikan sampai akhir periode. Birokrasi pemerintahan, jika berakhir harus meyerahkan kepada penggantinya. Dimana-mana begitu. Normatifnya begitu," lanjut Chazali.
Dosen Unas tersebut juga menyebutkan penunjukan Plt bisa dilakukan jika ada halangan yang mendesak terjadi. Bisa karena cuti karena sakit baik diri sendiri atau keluarga, tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan, atau alasan mendesak lainnya. Bukan karena alasan ingin berlibur.
Diakhir, Chazali mempertegas bahwa masalah ini bukan persoalan sepele. Belum pernah dia melihat ada serah terima jabatan yang tidak dihadiri oleh pejabat yang lama. Presiden harus memberi perhatian lebih untuk keadaan ini. Bahkan jika perlu, dibentuk suatu SOP untuk mengaturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
