REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat kembali mengajukan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai total Rp1,2 triliun untuk tahun anggaran 2018.

"Kami sudah ajukan anggaran sebesar Rp1,2 triliun ke DKI Jakarta untuk tahun 2018 mendatang sebagai bagian dari kemitraan antardaerah," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Bekasi, Senin.

Menurut dia, permintaan bantuan hibah itu merupakan bagian dari hubungan erat pihaknya dengan Pemprov DKI Jakarta yang sudah terjalin selama ini.

Rahmat mengatakan, permintaan serupa rutin disampaikan pihaknya hampir setiap tahun dengan besaran dana hibah yang diterima bervariasi.

Pada 2017, Kota Bekasi memperoleh bantuan hibah DKI senilai total Rp316 miliar yang diperuntukkan sejumlah kegiatan, di antaranya program pemberdayaan masyarakat di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan pembangunan infrastruktur jalan.

Menurut dia, bantuan yang diterima pihaknya pada triwulan ketiga 2017 itu meleset dari pengajuan sebesar Rp986 miliar.

"Saya memperkirakan, setidaknya realisasi pemberian dana hibah pada 2018 mendatang berada di kisaran 30 persen dari nilai yang diajukan sebesar Rp1,2 triliun," katanya lagi.

Bila pengajuan dana itu disetujui, kata dia, maka dana hibah yang diperoleh Kota Bekasi sebesar Rp360 miliar atau lebih tinggi dari tahun 2017 yang mencapai Rp316 miliar.

Fokusnya untuk pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), katanya pula.

Rahmat mengatakan, untuk Dinas PUPR akan memfokuskan penataan infrastruktur seperti penanggulangan banjir dan jalan.

Sedangkan Disperkimtan, kata dia, akan memfokuskan pembangunan sekolah terpadu, puskesmas dan fasilitas pemberdayaan masyarakat.

"Kalau infrastruktur jalan yang mendekati DKI, kualitas dan lebar jalannya harus sama jadi kami harus menyesuaikannya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika