REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol membatalkan penggratisan masuk ke kawasan wisata itu. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Rika Lestari mengatakan pihanya harus memperhatikan pemegang saham lain selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pihak pengelola kawasan hingga saat ini masih mengkaji seluruh aspek yang terdampak. Hal yang pertama diperhatikan adalah aspek keuangan karena secara langsung berdampak pada kinerja perusahaan," kata Rika kepada Republika.co.id pada Jumat (13/10).

Rika melanjutkan, selain itu pihak manajemen juga perlu memperhatikan aturan yang berlaku di pasar modal. Ia mengatakan, pihaknya harus memperhatikan juga kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas.

"Sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sebagai emiten obligasi, kami perlu memperhatikan aturan-aturan yang ada di pasar modal khususnya terkait dengan benturan kepentingan," ujarnya.

Ia menambahkan, walaupun masuk ancol secara gratis pada tanggal 14 Oktober dibatalkan, namun pihak Ancol mengkaji alternatif lain. Salah satunya adalah mengkaji penambahan fasilitas khusus bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Saat ini kami masih mengkaji masuk Ancol gratis untuk pemegang KJP. Selain itu kami juga akan berusaha memperbanyak program harga khusus yang dapat dinikmati masyarakat luas," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika