Satu Palestina |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ferry Kisihandi, Jurnalis Republika untuk Isu-Isu Internasional

Ribuan warga Gaza turun ke jalan. Bendera Palestina dan Mesir berkibar. Iringan lagu nasional Palestina dan lengkingan klakson mobil terdengar memekakan telinga. Kabar kesepakatan Hamas-Fatah di Kairo, Mesir pada Kamis (12/10) memantik kebahagiaan mereka.

Akhirnya friksi antara Hamas dan Fatah yang berlangsung puluhan tahun usai. Warga Gaza yang dibalut suka cita itu seakan melupakan kegetiran hidup akibat blokade Israel selama bertahun-tahun atas wilayah Gaza yang dihuni sekitar dua juta penduduk.

Kesepakatan Kamis sore di Kairo menjadi tindak lanjut upaya pembentukan pemerintahan bersatu Palestina pada 2014 di kota yang sama. Ketua Delegasi Fatah Azzam al-Ahmed menyatakan pemerintahan bersatu akan berlaku di semua institusi di Palestina.

Gaza yang selama ini di bawah kendali Pemerintahan Hamas menyusul kemenangan pemilu legislatif pada 2006 silam, nanti bakal berada di bawah wewenang pemerintahan bersatu Hamas dan Fatah. Termasuk perbatasan Gaza-Israel dan Rafah, pintu penyeberangan ke Mesir.

Nantinya kewenangan penjagaan perbatasan Gaza diserahkan kepada pasukan pengawal presiden Mahmud Abbas yang berlaku efektif pada 1 November mendatang. Sedangkan penyerahan pemerintahan di Gaza diserahkan secara resmi ke pemerintahan bersatu pada 1 Desember.

Momen bersejarah ini merupakan buah dari kerelaan mengubah sudut pandang dan sikap. Paling tidak, ini terlihat jelas dari perubahan sikap Hamas. Ini ditandai dengan pembacaan dokumen baru oleh Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal awal Mei 2017.

Dalam dokumen yang diumumkan di Doha, Qatar itu, Hamas menegaskan Palestina merdeka dengan batas 1967 yang bertetangga dengan pihak lain. Hamas tak menyebut langsung Israel tetapi dengan frasa berbatasan dengan pihak lain maka yang dimaksud adalah Israel.

Padahal selama ini, Hamas tak mau mengakui keberadaan Israel. Hamas pun menegaskan ibu kota negara Palestina adalah Yerusalem Timur. Sikap Hamas ini merupakan sikap yang telah lama ditempuh Fatah dengan istilah solusi dua negara.