REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei lembaga kajian Indikator terhadap 1.220 responden, menyebutkan mayoritas publik puas terhadap kinerja tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dari sisi kinerja pak Jokowi, responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 7,95 persen dan menyatakan puas 60,39 persen.

"Sedangkan yang menyatakan kurang puas 27,23 persen, tidak puas sama sekali 2,26 persen dan yang tidak menjawab 2,17 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu (11/10).

Survei dilakukan terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi, pada 17-24 September 2017, melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dengan margin of error ± 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Burhanuddin mengatakan tren tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi pernah anjlok pada Juni 2015 namun kembali naik pada Januari 2016, dan mulai stabil pada Maret 2016 sampai sekarang. Menurut dia, secara umum tingkat kepuasan publik ini tidak selalu hanya dipengaruhi kinerja, namun bisa juga dipengaruhi oleh identitas ideologi dan lain sebagainya.

Selain itu tingkat kepuasan tidak selalu mencerminkan pilihan publik terhadap pemimpin bersangkutan. "Untuk sampai memilih itu, selain kinerja juga turut dipengaruhi faktor hati, faktor partai politik dan lain sebagainya. Ini yang perlu dipahami," ujar dia.

Namun demikian, kata dia, berdasarkan survei mayoritas publik yang puas atas kinerja Jokowi salah satunya karena pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan kepercayaan masyarakat bahwa Presiden Jokowi bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik.

"Sebanyak 72,6 persen merasa yakin. Kemudian 22,6 persen merasa tidak yakin dan 4,8 persen menyebut tidak tahu," kata Burhanuddin.

Dia menyebut kepuasan atas kinerja Jokowi sebagai Presiden mengalami fluktuasi yang cukup besar. Menurutnya ini modal psiko politik yang penting. "Ini sebuah modal psiko politik penting sebagai dukungan politik pada kepemimpinan nasional, terlepas dari banyaknya masalah yang dihadapi bangsa ini," jelas Burhanuddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika