REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, polemik senjata yang terus berlanjut membuktikan komunikasi internal pemerintah buruk. Konsolidasi di dalam pemerintah sangat rapuh, bahkan di antara beberapa institusi yang mempunyai akses terhadap senjata.
"Masalah ini kan masalah yang bisa diredam, bisa diantisipasi bisa dicegah dan tidak perlu sampai ke publik. Tapi berjalan sampai beberapa minggu ini, itu artinya konsolidasi di pemerintahan ini sangat rapuh," ujar dia saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR, Rabu (11/10).
Fadli menegaskan, apa yang menjadi polemik antara instansi keamanan dan pertahanan negara ini sangat merugikan kepentingan nasional. Menurut dia, memperlihatkan polemik di depan mata masyarakat mempertegas tidak adanya koordinasi dari pemerintahan untuk instansi yang bahkan langsung di bawah Presiden.
"Semakin mengkonfirmasi tidak ada koordinasi di level pemerintahan," jelas dia.
Politikus Partai Gerindra tersebut berharap agar polemik tersebut bisa segera teratasi. Fadli juga berharap agar polemik tersebut bukan sebuah permainan dari impor senjata ilegal.
"Mudah-mudahan ini hanya persoalan mis komunikasi, seperti yang disampaikan oleh pemerintah waktu itu. Jadi lebih bak ini diredam lah, selesaikan sendiri, karena ini menyangkut masalah yang sensitif," ujar dia mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
