REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri harus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan begitu, bisa menumbuhkan efek gentar dalam upaya memberantas korupsi.
"Melahirkan efek gentar relatif mudah karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan desa," kata Bambang di Jakarta, Rabu (10/11).
Menurutnya, selain faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran juga bisa menimbulkan efek gentar itu. Namun, Bambang mengingatkan efek gentar dari Densus Tipikor Mabes Polri perlu dikelola sedemikian rupa, agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran.
"Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum. Ia menilai, fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah.
Selain itu, dalam mempersiapkan kehadiran Densus Tipikor, Mabes Polri harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengendapan dana daerah sejak dini. "Sebab, bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi oleh personil Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum," katanya.
Bambang mengatakan, Mabes Polri juga harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya. Menurutnya pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindaan bisa dihindari.
"Karena itu, agar peran dan fungsinya efektif, Densus Tipikor di pusat dan semua daerah idealnya memiliki copy buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika