REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjelang 2018, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memaparkan langkah-langkah prioritas Pemerintah Provinsi Jatim dalam upaya mengangkat perekonomian Jatim. Paparan ini akan menjadi arahan bagi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Jatim dalam menyusun program-program kerjanya pada 2018.
"Terutama pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan efisiensi pembiayaan," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo, Selasa (10/10).
Di bidang infrastruktur, Pakde Karwo ingin mewujudkan semua wilayah terhubung oleh transportasi. Jalur yang ditempuh diantaranya pembangunan jalan tol dan jalan provinsi, pembangunan jalur ganda kereta api, pengembangan dan pembangunan bandara serta pengembangan pelabuhan.
Apabila semua jalur transportasi terhubung, maka perekonomian Jatim akan meningkat dengan cepat. Secara tidak langsung tingkat kesejahteraan masyarakatnya ikut terangkat.
Di bidang pertanian, Pemprov Jatim akan mengoptimalisasikan nilai tambah untuk budidaya pertanian. Di antaranya, di sektor pertanian tanaman pangan dengan intensifikasi dan mekanisasi pertanian dari hulu sampai hilir. Juga, peningkatan indeks pertanaman dari 1,86 menjadi 2,49 pada tahun 2018.
Selanjutnya, di sektor perkebunan, mengolah bahan baku kakao menjadi tepung untuk memberikan nilai tambah sebesar 1.523 persen menjadi solusi Pemprov Jatim. Selain itu, pengolahan biji kopi arabika menjadi tepung kopi yang memberikan nilai tambah 183 persen juga akan ditempuhnya.
"Demikian pula di sektor perikanan, dengan budidaya udang vaname yang memberikan nilai tambah 656,03 persen dan budidaya ikan lele yang memberikan nilai tambah 93,57 persen," kata Pakde Karwo.
Pemprov Jatim juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui dua cara yakni, di sektor formal SMK menjadi filial fakultas di universitas. Sementara, di sektor nonformal, melalui SMK mini dan balai latihan kerja.
Pakde Karwo mengaku berusaha tetap konsentrasi menanggulangi kemiskinan. Beberapa cara yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, melalui penanggulangan feminisasi kemiskinan.
Kemudian, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan pangan beras dari Dinsos. Ditambah, melakukan sinergitas program penagggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.
"Semua program penanggulangan kemiskinan dibiayai oleh anggaran APBD Jatim, dan APBN," ujar Pakde Karwo.
Pertumbuhan ekonomi Jatim memang selalu di atas rata-rata nasional. Pada Semester I 2017, pertumbuhan ekonomi Jatim 5,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,01.
Ikuti Whatsapp Channel Republika