REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kritik keras majalah internasional The Economist terhadap arah pemerintahan Indonesia memantik kegelisahan serius di kalangan akademisi dan ekonom nasional.
Dalam sebuah diskusi publik di Universitas Paramadina, para pakar menilai sorotan media asing itu bukan sekadar kritik biasa, melainkan alarm atas melemahnya tata kelola negara dan demokrasi yang perlahan dianggap normal.
Mereka menilai, kerusakan institusi kini tidak lagi berlangsung diam-diam. Gejalanya mulai terlihat dari cara kekuasaan dijalankan, kebijakan disusun, hingga lembaga pengawas negara yang dinilai makin kehilangan taring.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyebut negara hukum saat ini telah bergeser dari cita-cita awal para pendiri bangsa.
“Negara hukum dan daulat rakyat yang semula dirancang sebagai instrumen pendistribusian kemakmuran, kini justru dikerdilkan menjadi alat elektoral untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan,” kata Sudirman, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, dalam satu dekade terakhir, tata kelola negara bergerak dari kepemimpinan berbasis institusi menuju personalisasi kekuasaan.
Aturan mudah diubah, kebijakan dibolak-balik, sementara lembaga pengawas perlahan dilemahkan demi kepentingan politik jangka pendek. “Semua siasat itu semata demi menang pemilu,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro. Ia menilai demokrasi Indonesia kini kehilangan ruh karena mekanisme pengawasan antarlembaga nyaris tidak berjalan.
“Pemilu cuma ‘ethok-ethok’ demokrasi. Publik dipaksa menerima pilihan elite, sementara partai-partai sibuk menjaga barikade kekuasaannya sendiri,” ujar Prof Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika