REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam waktu dekat ini segera menerapkan uji coba rapor ganda pada sejumlah daerah yang dinilai dinamis mengikuti perkembangan dunia pendidikan. "Mudah-mudahan rapor ganda ini bisa diujicobakan pada tahun ini juga," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai mengikuti Lokakarya Nasional Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) di Malang, Jawa Timur, Jumat (6/10).
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, uji coba rapor ganda tersebut akan dilakukan di sejumlah daerah. Ada beberapa daerah yang menjadi proyek percontohan, termasuk Kota Malang. Rapor ganda yang bakal diujicobakan itu, pada tahap awal membidik siswa SD dan tahun ini mulai direalisasikan. Selanjutnya untuk jenjang SMP dan SMA/SMK.
Menurut dia, bentuk rapor tersebut nantinya akan disederhanakan. Selanjutnya, ada bentuk baru untuk mengisi beberapa item penting, seperti rekam perkembangan dan kepribadian siswa. "Rapor ganda ini lebih banyak mengarah dan menyentuh masalah budi pekerti, capaian ekstrakurikuler dan lainnya.
Untuk jenjang SMP, lanjutnya juga pada kepribadian. Sedangkan untuk SMA/SMK lebih banyak bersentuhan dengan bobot kompetensi. "Kami memilih Kota Malang sebagai salah satu kota proyek percontohan, karena paling dinamis dalam menerima reformasi pendidikan. Saya yakin Malang sangat siap untuk melakukan ji coba rapor ganda," ujarnya.
Ia mengemukakan, rapor itu nanti adalah rapor akademik dan nonakademik. Dan, rapor ganda ini bisa menjadi portofolio siswa sekaligus untuk menjembatani komunikasi antara sekolah dengan siswa. Sebab, banyak sekolah yang tidak tahu kegiatan siswanya.
Uji coba rapor akademik dan rapor kepribadian ini, katanya bisa mencatat semua kegiatan siswa secara rinci. Contohnya, anak yang tidak pernah ke gereja dengan anak yang sering ke gereja, tentu beda. Demikian juga dengan siswa yang rajin dalam kegiatan lainnya dengan siswa yang 'diam'.
Sementara itu, dalam lokakarya MNPK nasional tersebut, Muhadjir mengatakan pemerintah akan merevisi program Guru Garis Depan (GGD) yang selama ini diterapkan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). "Revisi ini kami lakukan karena sejumlah daerah yang menjadi target program GGD menolak adanya guru yang dikirim dari luar wilayahnya," ujarnya.
Guru untuk GGD, kata Muhadjir selama ini adalah para sarjana garis depan. Program GGD merupakan satu di antara empat program pemerataan pendidikan yang dilaksanakan Kemendikbud. Pengiriman GGD ke daerah 3T Indonesia sebagai upaya pemerataan distribusi guru, terutama di daerah terpencil dan pinggiran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
