Hingga saat ini Kepulauan Mentawai masih termasuk dalam 122 kabupaten tertinggal tahun 2015-2019. Karenanya, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memasukkan Mentawai ke dalam 80 kabupaten tertinggal prioritas penanganan tahun 2018. Hanya saja, tantangan lain yang dihadapi pemerintah adalah pembangunan yang tidak menyisihkan tatanan kearifan lokal dan budaya masyarakat Mentawai yang masih terjaga.
Nasrul menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur Kepulauan Mentawai terbagi dalam beberapa fokus, yakni pembangunan konektivitas jalan trans-Mentawai, pengembangan Bandara Rokot, dan pengembangan pelabuhan. Namun saat ini fokus pemerintah provinsi adalah kelanjutan pembangunan trans-Mentawai sepanjang 393 kilometer (km).
"Setelah ada bebarapa kali petemuan yang kami lakukan di provinsi untuk percepatan pembangunan Mentawai, harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai," ujar Nasrul.
Nasrul menambahkan, fokus utama untuk mengeluarkan Mentawai dari daftar daerah tertinggal adalah pembangunan infrastruktur yang bisa mengoneksikan daerah-daerah terisolir. Dengan terbukanya akses transportasi, diharapkan akan menggerakkan kegiatan ekonomi dan memajukan taraf hidup masyarakat Mentawai. Ia menyebutkan, draf prioritas percepatan pembangunan Mentawai sudah diserahkan kepada 12 kementerian dan lembaga. Targetnya, pada 2018 pembangunan sudah bisa dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
"Infrastruktur fokus kepada pembangunan trans-Mentawai. Kemudian dilanjutkan dengan percepatan pembangunan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, itu sepertinya yang penting dituntaskan terlebih dahulu," ujar Nasrul.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menilai bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci bagi Mentawai untuk keluar dari ketertinggalan. Namun, ganjalan yang dihadapi adalah kebutuhan dana Rp 3,8 triliun untuk menyeselaikan seluruh pembangunan infrastruktur Mentawai.
"Kami akan memperjuangkan ini, apalagi sekaran semua stakeholder hadir langsung ke Sumbar," ungkapnya.
Hanya saja, Marwan mengingatkan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan keberadaan suku asli Mentawai yang masih hidup harmonis di dalam pedalaman Mentawai. Ia menilai, pembangunan besar-besaran tidak seharusnya mengusik tatatan kearifan lokal yang sudah terbangun selama ratusan tahun.
"Jika telah menjadi daerah modern, tentunya tidak boleh meninggalkan ciri khas daerah. Sebab itu yang membedakan Mentawai dengan daerah lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika