REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan bahwa, tidak akan ada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ikut serta dalam politik praktis. Jika memang ada oknum yang berpolitik ketika mereka aktif dalam TNI, Gatot minta segera dilaporkan. "Jadi kalau memang ada informasi itu silakan laporkan," kata Gatot usai perayaan HUT ke-72 TNI , Kamis (5/10).

Namun, menut Gatot, laporan tersebut harus sesuai dengan fakta. Jangan sampai informasi yang diberikan setengah-setengah. Artinya, informasi adanya anggota TNI yang berpolitik praktis harus jelas kebenarannya.

Gatot menjelaskan, para pendahulu TNI sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa politik negara sudah tercantum dalam sumpah prajurit. Dengan demikian, semuanya sudah jelas politik negara yang dijalankan oleh TNI memastikan bahwa setiap anggota harus setia dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan Pancasila.

Menurutnya, TNI memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan menjga rakyat. Ini menerangkan bahwa pengabdian kepada rakyat menjadi hal paling utama yang harus dilakukan semua anggota TNI.

Kepetingan rakyat adalah segalanya karena negara ini dimerdekakan oleh rakyat. Rakyat menjadi ibu kandung TNI yang tidak bisa dilepaskan.

Di samping itu, TNI juga harus mengabdi kepada panglima tertinggi dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Sumpah untuk setia telah ditarik ketika anggota TNI mengikrarkan diri setia pada negara. "Kami pun bersumpah setia dan taat kepada atasan dalam hal ini presiden yang dipilih secara konstitusi. Ini kan pemerintahan yang sah. Dan itu adalah politik negara TNI," kata Gatot.

Ikuti Whatsapp Channel Republika