Senin 02 Oct 2017 22:43 WIB

Santri Didorong Berwirausaha

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolanda
Sejumlah peserta mengibarkan bendera saat mengikuti upacara peringatan Hari Santri di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (22/10). Peringatan Hari Santri di Klaten diselenggarakan dengan mengusung tema Revolusi Jihat NU Merajut Kebhinekaan dan Kedaulatan Bangsa
Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah peserta mengibarkan bendera saat mengikuti upacara peringatan Hari Santri di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (22/10). Peringatan Hari Santri di Klaten diselenggarakan dengan mengusung tema Revolusi Jihat NU Merajut Kebhinekaan dan Kedaulatan Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, para santri saat ini tidak hanya fokus pada pendidikan agama saja tapi juga diseimbangkan dengan pelatihan kewirausahaan. Oleh karena itu, pesantren bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan kewirausahaan bagi para santri.

"Sebetulnya darahnya santri itu adalah pengusaha, kita akan banyak kerja sama dengan pengusaha jangka panjang, santri dan UMKM yang akan kita fokuskan," ujar Abdul ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (2/10).

Abdul mengatakan, sudah banyak wujud kerja sama dari santri dan UMKM di bidang kewirausahaan, salah satunya dengan membentuk koperasi. Dia mencontohkan, salah satu pesantren di Sidogiri memiliki aset usaha sampai Rp 4 triliun. Selain itu, sejumlah lembaga keuangan syariah yang dikelola oleh pesantren sudah mulai berkembang.

"Kita coba rangkaikan menjadi sebuah jejaring usaha kecil di wilayah santri, saya kira teknologi yang berkembang di kalangan santri sudah baik," kata Abdul.

Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengundang Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla untuk membuka rangkaian Hari Santri Nasional 2017. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 22-29 Oktober 2017 di Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan melalui program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Gerakan ini dilakukan sejak 2012 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah. Tujuan GKN tersebut adalah untuk mengubah pola pikir dari pencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan kerja.

Berdasarkan data Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, dengan jumlah penduduk 252 juta orang di Indonesia, terdapat 7,8 juta wirausaha atau 3,1 persen dari jumlah penduduk. Artinya, tingkat kewirausahaan Indonesia telah meningkat 1,43 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari 1,67 persen pada 2013 menjadi 3,10 persen pada 2016. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement