REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini mengusulkan Komisi I dan III DPR-RI menggelar rapat bersama untuk meluruskan kisruh senjata impor. Jazuli mengatakan, harus ada duduk bersama dalam permasalahan tersebut, karena masalah senjata bukanlah masalah yang sepele.
"Yang dimaksud 5000 oleh panglima itu apa, yang dimaksud 500 (oleh Menkopolhukam) itu apa, yang dimaksud 517 itu apa 525 itu apa. Karena yang dinamakan senjata ini jangankan banyak, satu aja kalau disalahgunakan, mati orang bos, kalau senjatanya senjata api, makanya clear itu yang paling penting," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara I, Senin (2/10).
Jazuli menilai, forum rapat gabungan bagus untuk segera digelar karena akan menghadirkan unsur-unsur terkait dengan pengadaan senjata. Forum tersebut harus hadir dari unsur Polri, unsur Menteri Pertahanan, dan Unsur TNI. Sehingga Komisi I dan III bisa meluruskan apa yang sebenarnya terjadi terkait polemik senjata impor tersebut.
Untuk saat ini, Jazuli menambahkan, jika Pansus untuk kasus tersebut belum dibutuhkan. Kasus tersebut hanya butuh penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dan memberikan pengertian dari data-data yang sudah ada.
"Jangan sampai senjata itu salah guna, harus clear senjata untuk siapa, jangan sampai salah guna. mungkin satu dua pekan ini kita bisa rapat, kalau bisa diagendakan itu lebih bagus," katanya.
Politikus PKS ini mengatakan, bisa saja yang dimaksud 5000 oleh panglima, yang dimaksud 500 oleh polhukam, itu bisa jadi masing-masing memang ada dengan ranahnya. Namun, hal tersebut lah yang perlu dijelaskan dan duduk bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
