Oleh: Selamat Ginting
Komite dekolonisasi PBB tidak akan menerima sebuah petisi yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat yang menyuarakan kemerdekaan. Komite mengatakan hal itu berada di luar mandat komite tersebut.
Sebelumnya, pemimpin Papua Barat yang diasingkan Benny Wenda mempresentasikan petisi tersebut kepada komite dekolonisasi PBB, yang dikenal sebagai C24 dan bertanggung jawab untuk memantau kemajuan bekas koloni menuju kemerdekaan.
Begitu hebohnya kasus ini, mengingatkan saya pada tokoh separatis di Papua, Theys Eluay. Saat itu ia menjadi tokoh sentral. Ia kemudian dikabarkan tewas dengan (maaf) leher patah. Belakangan terungkap, ia tewas dibunuh tim satgas Tribuana 10 Kopassus, pimpinan Letkol (Infanteri) Hartomo.
Lulusan Akmul 1986 itu kemudian harus menghadapi mahkamah militer dan menerima 'hukuman'. Bagi pegiat HAM, Hartomo dkk tentu saja dianggap sebagai pelanggar HAM, tetapi tidak demikian di mata militer. Ia dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan kedaulatan RI dari ancaman hilangnya atau lepasnya Papua dari RI.
"Lebih baik melanggar HAM daripada hilang kedaulatan," begitu prinsip militer seluruh dunia.
Perwira komando yang pada November 2001 divonis sebagai pembunuh Theys Eluay itu, kini berada di bekakang kasus penyitaan senjata berat impor milik kesatuan Brimob di bandara Sukarno Hatta.
Mayjen Hartomo, perwira itu, sejak setahun lalu menjabat Kepala Badan Strategis (Bais) TNI. Pemasok informasi intelijen untuk Panglima TNI. Kita tunggu episode berikutnya dari senjata-senjata yang bikin heboh itu.
*Jurnalis Republika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
