Sabtu 30 Sep 2017 18:33 WIB

Ketua DPP Minta Fraksi Golkar Keluar dari Pansus Hak Angket

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Nur Aini
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (kanan) menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (kanan) menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Andi H Sinulingga meminta agar Fraksi Partai Golkar keluar dari Pansus Hak Angket KPK. Hal tersebut akan disampaikan dalam rapat Pleno yang akan diadakan DPP Partai Golkar.

"Ini kan Golkar, nggak bisa satu isu itu bisa bulat, pasti ada pro ada yang kontra, nanti kita sampaikan, kita harus ingatkan," ujar dia saat ditemui di sebuah Rumah Makan di kawasan Gondangdia, Jakarta, Sabtu (30/9).

Andi menjelaskan, alasannya untuk meminta Fraksi Golkar tidak ikut lagi dalam Pansus karena persepsi publik. Persepsi publik yang berkembang saat ini, kata dia, Pansus Hak Angket KPK merupakan tindakan yang melemahkan KPK, dan bahkan mengarah pada pembubaran atau pembekuan KPK.

"Ya nggak bagus dari persepsi publik, jadi ngapain kita lakukan sesuatu yang publik nggak suka," ujarnya.

Selain itu, Andi menegaskan, permintaannya tersebut juga penting untuk dipertimbangkan oleh politisi lainnya. Sebab, Pansus Hak Angket KPK dinilai terlihat vulgar membongkar kotak pandora kesalahan-kesalahan KPK untuk melemahkan.

"(Ini) memperbaiki citra politisi secara keseluruhan, bukan hanya Golkar, karena kan isinya (Pansus) politisi-politisi bukan Golkar saja kan. Yang akan membubarkan KPK kan bukan Golkar kan, jadi semua politisinya," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement