REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Wiranto angkat bicara mengenai desas-desus pengambilalihan supremasi sipil oleh militer. Menurutnya hal itu tidak akan pernah terjadi.

"Jangan pertanyaan Anda sudah memberikan kesimpulan. Sehingga bantah membantah dengan saya. Tapi mana ada supremasi militer mengambil alih supremasi sipil? Nggak mungkin. Negara kita negara demokrasi kok," kata Wiranto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/9).

Wiranto menjelaskan pada 1998, dirinya selaku Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) telah mereformasi TNI. Saat itu ABRI masih diberi kewenangan dwifungsi, masih punya kewenangan, kewajiban di wilayah politik, sosial politik. Tetapi dengan reformasi ABRI abad 21, Wiranto sudah mendeklarasikan ABRI atau TNI tidak lagi masuk politik praktis.

Sehingga berangsur-angsur perwakilan politik ditarik. Tidak lagi memback up, memperkuat partai politik manapun. TNI, kata dia, netral dan berjarak dengan partai politik. Hal itu dideklarasikan atas keinginan masyarakat, demokrasi.

"Kalau ada sekarang pemikiran kembali ABRI, akan melakukan satu langkah-langkah politik, mengusasai panggung poltik, yang sebenarnya pemerintahan sipil, ya tidak benar, tidak akan ada itu. Saya tak pernah mendengar itu. Jangan diada-adakan kalau tidak ada," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika