REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keluarga miskin di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang sempat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Nurhayati Garut, akhirnya mendapatkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara gratis dari pemerintah untuk kemudahan akses layanan kesehatan.
"Alhamdulillah akhirnya saya bisa juga mendapatkan kartu BPJS, sebelumnya saya memang tidak memilikinya karena tak pernah didata," kata Iyet Rahmawati (29) penerima BPJS Kesehatan dari pemerintah di rumahnya Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jumat.
Ia menuturkan, sebelumnya tidak punya kartu atau terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan seperti masyarakat umum lainnya karena tidak punya dana untuk iuran setiap bulannya. Selain BPJS Kesehatan Iyet dan anggota keluarganya tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat yang diprogramkan pemerintah pusat, sehingga ketika sakit harus mengeluarkan biaya sendiri.
"Tidak punya (KIS maupun BPJS) tidak tahu kenapa, mungkin tidak kedata," katanya.
Ia mengungkapkan, kehidupan keluarganya merupakan kalangan tidak mampu, bahkan untuk kebutuhan makan sehari-hari mengalami kesulitan. Menurut dia, penghasilan dari suaminya sebagai penarik becak di Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Masih bisa makan sehari-hari saja sudah bersyukur," kata Iyet yang daerahnya tidak jauh dari rumah Bupati Garut, Rudy Gunawan.
Iyet selama ini tinggal bersama satu anaknya berusia tiga tahun dan menjaga ayahnya yang sudah tua, sedangkan suami berada di luar kota bekerja sebagai penarik becak. Dalam waktu tertentu, Iyet mengaku suka mendapatkan kiriman uang dari suaminya dengan jumlah yang tidak tentu untuk kebutuhan makan sehari-hari.
"Kadang hanya mendapatkan uang yang hanya cukup untuk makannya sendiri di Tasik," katanya.
Kondisi ekonomi yang sangat terbatas itu, membuat Iyet bingung ketika sakit yang harus mendapatkan pengobatan ke rumah sakit. Seperti yang baru dialaminya, saat anaknya sakit dan harus mendapatkan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Nurhayati Garut.
Akibat tidak punya uang, kata Iyet, pihak rumah sakit tidak memperbolehkan anaknya pulang sebelum membayar biaya penanganan medis sebesar Rp 2,5 juta. "Saat itu saya bingung mau minta tolong ke siapa, BPJS tidak punya, uang tidak punya, sementara rumah sakit tetap harus membayar biaya rumah sakit, kalau mau anak saya pulang," katanya.
Namun kebingungan itu, kata Iyet akhirnya terbantu dengan adanya kepala desa yang memberikan jaminan, kemudian mendapatkan bantuan juga dari sejumlah wartawan. "Alhamdulillah sekarang anak saya sudah bisa dibawa pulang, kartu BPJS punya, dapat bantuan beras dan uang juga dari wartawan," kata Iyet sambil menangis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
