REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berjanji akan menemui massa aksi 299 yang akan digelar di Gedung DPR pada Jumat (29/9), untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Rencananya hari Jumat (29/9) saya mau ke daerah namun karena masyarakat ingin unjuk rasa di DPR maka insya Allah akan saya temui. Karena mereka ingin menyampaikan aspirasinya dan tugas DPR menerima aspirasi tersebut," kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (28/9).
Menurut dia, aksi massa dilindungi UU yang menjamin kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat dan ekspresi namun tidak boleh melanggar hukum misalnya tidak membuat kericuhan dan lama waktu pelaksanaannya telah ditentukan.
Dia mengatakan dirinya siap menerima perwakilan massa aksi untuk diajak berdialog menyampaikan aspirasi dan dirinya telah mempersiapkan diri. "Kalau audiensi kan tidak mungkin semuanya bisa masuk, saya akan menerima beberapa perwakilan. Dan saya akan menyiapkan diri untuk menemui mereka," ujarnya.
Selain itu Agus menjelaskan bahwa struktur keamanan Indonesia sudah kuat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait rencana aksi massa pada Jumat (29/9) karena aparat Kepolisian sudah mempersiapkan diri.
Politikus Partai Demokrat itu meyakini aksi massa pada Jumat (29/9) akan berjalan lancar, aman, dan tertib karena semua pihak berkomitmen tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
Sebelumnya, Aksi 299 yang akan digelar pada Jumat (29/9) digagas oleh Presidium Alumni 212. Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif menyampaikan, aksi tersebut digelar dalam rangka mendesak DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Kami akan dorong anggota DPR untuk menolak Perppu tersebut," ujar Slamet seusai bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (26/9). Selain itu, menurut dia, aksi tersebut juga meminta DPR menolak dan melawan kebangkitan PKI yang indikasinya semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika