Ini Penjelasan Beda-Beda Polri dan Menhan Soal Jumlah Senjata BIN

3. Sekitar 517 Pucuk Senjata BIN

JAKARTA -- Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan senjata yang dipesan Badan Intelijen Negera (BIN) berbeda dengan yang dipesan oleh Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Senjata yang dipesan oleh BIN menurut Setyo hanya sekitar 517 pucuk senpi. "Beda," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Setyo juga meminta agar tidak lagi mengaitkan antara senjata yang dipesan oleh BIN dan Polri. Pasalnya dari jumlahnya saja yang disediakan oleh Pindad sudah berbeda, Polri 5.000 sedangkan BIN 517. "Jangan dikaitkan (517) dengan yang 5.000 itu untuk polisi," terangnya.

Senjata yang dipesan pun terang Setyo, jenisnya berbeda. Senjata yang dipesan oleh polri adalah senjata yang berfungsi untuk melumpuhkan bukan untuk menyerbu. "Senjata gendam, itu untuk melumpuhkan," ucapnya.

Rencananya Polri ingin memesan senjata gendam tersebut sebanyak 15 ribu pucuk. Namun Pindad hanya mampu menyediakan 5.000 pucuk gendam. Sehingga Polri berencana untuk memesan kembali di luar negeri sebanyak 10 ribu senjata. Pembelian senjata tersebut sambung jenderal bintang dua ini, dibiayai oleh APBNP.

"Karena Pindad hanya sanggup 5.000 sehingga yang 10 ribu pucuk harus dicari dari luar, makakita (polisi) sedang mencari lagi, tahun ini harus beres," ujarnya.

Senjata gendam ini, tambahnya, karena diperuntukkan bagi polisi lalu lintas (Polantas) maka bentuknya pun sangat simpel. Karena disesuaikan dengan kondisi petugas di lapangan yang nantinya akan menggunakan senjata itu. "Lebih simpel, lebih kecil untuk petugas di lapangan lebih simple. Itu untuk patroli petugas," ujarnya.

4. 500 Pucuk Senjata BIN

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menjelaskan soal pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, terkait pembelian 5.000 unit senjata. Wiranto menegaskan, pernyataan itu berkaitan dengan komunikasi yang belum tuntas soal pembelian 500 pucuk senjata.

Wiranto menuturkan, pernyataan Gatot sudah bergulir dan menjadikan banyak spekulasi bagi publik. Masyarakat mengira ada sejumlah hal yang melatarbelakangi pernyataan itu.

"Apakah karena keadaan genting sebab ada kekuatan yang ada di masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional ? Saya kira tidak pada tempatnya dihubungkan dengan hal ini (pembelian senjata)," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Ahad (24/9).

Wiranto mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kapolri, TNI, BIN dan sejumlah pihak lain yang terkait. Menurutnya, pernyataan itu terkait masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam pembelian senjata.

"Setelah ditanyakan, ternyata ini berhubungan dengan 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen BIN. Pengadaannya pun didanai oleh APBN," lanjutnya. Pengadaan senjata juga bukan berasal dari luar negeri. "Senjata dari PT Pindad, bukan dari luar negeri," tegasnya.

Karena itu, pengadaan senjata ini tidak perlu mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan prosedur, kata Wiranto, pengadaan senjata semacam ini hanyaperlu minta izin dari Mabes Polri. "Dan bukan (izin) dari Mabes TNI. Izin sudah diajukan," ungkapnya.