REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menilai, lahan untuk ibu kota baru Indonesia di luar Jawa harus terbebas dari berbagai bencana alam dengan lahan yang dibutuhkan seluas 100 ribuan hektare.

"Yang pasti (ibu kota) luar Jawa, tapi harus yang bebas bencana," ujar Bambang saat menghadiri Konferensi Suistanable Infrastructure and Built Environment (SIBE) 2017 di Kampus ITB Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/9).

Menurut Bambang, untuk lokasi ibu kota yang baru tersebut, belum dapat ditentukan. Namun, untuk kajian mengenai pembahasan lokasi ibu kota ditargetkan akhir tahun selesai.

"Berbagai macam infrastrukturnya kita dibangun benar-benar ideal. Kalau kajian mengenai kemungkinan lokasi akhir tahun ini," katanya.

Rencana pemindahan ibu kota negara, kata dia, saat ini masih dalam kajian lebih dalam dan melakukan survei untuk tingkat kesiapannya. Termasuk, survei dari berbagai ancaman bencana alam. Ancaman bencana bisa saja terjadi seperti banjir, gempa bumi dan longsor, tetapi dengan adanya kajian dapat diminimalisasi bahaya bencana tersebut.

"Semaksimal mungkin kita menghindari dari bencana, dengan meihat sejarah daerah mana saja yang pernah terdampak banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, maupun longsor," katanya.

Dikatakan Bambang, kebutuhan lahan untuk ibu kota baru Indonesia seluas 100 ribuan hektare dengan konsep pembangunan kota yang ideal.

Ia optimistis, pemindahan ibu kota negara atau pusat pemerintahan di Indonesia akan berhasil seperti negara-negara lain yang melakukan pemindahan serupa. Di antaranya, negara Brazil, Nigeria, dan Myanmar merupakan beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kotanya.

 "Kita melihat Brazilia sebagai contoh yang sudah dilakukan sejak tahun 60an," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika