REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pencairan bantuan sosial non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Bali tidak terganggu status awas Gunung Agung.
"Semua masih sesuai jadwal, Kemensos dan Himpunan bank Negara sebagai penyalur bansos PKH non-tunai tetap maksimalkan keluarga penerima manfaat yang tersisa," kata Mensos dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Aktivitas vulkanis Gunung Agung semakin meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyebut Gunung Agung telah memasuki fase kritis dan peluang terjadi letusan sangat besar, yang ditandai dengan banyaknya gempa vulkanik yang terjadi dalam sehari.
Provinsi Bali menerima bantuan sosial dari pusat senilai Rp 283,6 miliar untuk lima jenis bantuan yaitu PKH, Beras Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos Disabilitas, dan Bansos Lansia.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Bali sebanyak 48.052 KPM terbesar ada di Kabupaten Buleleng, disusul Karangasem dan Tabanan.
"Mudah-mudahan bansos ini bisa sedikit membantu meringankan beban para pengungsi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memastikan bahwa logistik untuk warga di sekitar Gunung Agung, baik yang di Karangasem, Klungkung, Buleleng dan Bangli-Bali, yang sedang mengungsi hingga saat ini masih mencukupi.
Khofifah menuturkan, Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan koordinator pengungsi Pemerintah Provinsi Bali maupun Dinas Sosial masing-masing Kabupaten untuk memastikan logistik seluruh pengungsi tidak kekurangan.
Dari data Kementerian Sosial, sedikitnya dibutuhkan 23,5 ton beras per hari untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh pengungsi Gunung Agung.
"Intinya jangan sampai ada pengungsi yang tidak terpenuhi kebutuhan permakanan karena logistik habis. Ini harus menjadi perhatian serius karena pergerakan dan besarnya jumlah pengungsi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika