REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa sudah melapor kepada presiden terkait keputusannya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) wilayah Jawa Timur pada 2018 mendatang. Dengan majunya Khofifah di Pilkada 2018, maka pemerintah akan mencari calon pengganti menteri sosial.

Jusuf Kalla mengatakan, saat ini pemerintah belum mengantongi nama pengganti Khofifah di Kabinet Kerja. Dia mengisyaratkan, pergantian Khofifah diperkirakan akan diumumkan pada Oktober 2017. Sebab, proses tahapan persiapan Pilkada 2018 dimulai pada Oktober 2017.

"Belum (ada calon pengganti menteri sosial), nantilah bulan Oktober, nantilah," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (26/9).

Dalam lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai pada hari ini 14 Juni 2017. Sedangkan pembentukan PPK dan PPS akan dimulai 12 Oktober 2017. Jusuf Kalla mengatakan, pergantian kabinet diperlukan, karena seorang menteri tidak boleh diselingi dengan kegiatan politik, terutama ketika menteri terkait mencalonkan diri dalam bursa pemilihan kepala daerah.

"Ya harus (ada pergantian), kan tidak boleh menteri itu sambil mencalonkan jadi gubernur. Tidak boleh kan, harus keluar," kata Jusuf Kalla.

Pengolahan DP4 akan dilakukan dari 24 November 2017 hingga 30 Desember 2017. KPU akan mulai melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada 30 Desember 2017. Berikutnya, penerimaan DAK2 akan dimulai 31 Juli 2017 dan pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.

Masa kampanye akan dimulai pada 15 Februari 2018 dan masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018. Adapun pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika