REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochammad Afifuddin meminta seluruh jajaran badan pengawas pemilu di daerah mulai mengantisipasi kecurangan. Hal ini terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

"Tugas kita (pengawas pemilu) tidak mudah. Tetapi, bukan berarti itu mematahkan semangat kita mengawasi proses demokrasi ini. Karena itu, kita tajamkan penglihatan dan pendengatan untuk melihat dan meneliti setiap jengkal dan titik (kecurangan) yang berpotensi mengurangi kualitas pemilu," ujar Afifudin di sela acara peluncuran 'Bawaslu Mengawasi' di Jakarta, Rabu (20/9).

Afifuddin menuturkan, Bawaslu baru saja menyerap semangat baru melalui slogan, logo, bahkan anggota Panwaslu baru di 514 Kabupaten/Kota dan Bawaslu baru di 25 Provinsi. Dia mengatakan, produk-produk baru itu harus menjadi semangat bagi Bawaslu dan jajarannya untuk mengawal demokrasi dengan lebih baik.

Sebagai upaya pencegahan pelanggaran, Afifuddin mengatakan, Bawaslu akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akhir Oktober mendatang. Selain itu, tuturnya, pencegahan juga dilakukan dengan memaksimalkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. "Kami libatkan Sahabat Bawaslu dari Pramuka, komunitas, bahkan kelompok arisan sekali pun," katanya.

Bawaslu meluncurkan program 'Bawaslu Mengawasi'. Program ini sebagai tanda Bawaslu memulai tugas dan kewajiban utamanya dalam mengawasi tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika