REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penuh gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong penguatan institusi partai politik melalui program Sistem Integritas Partai (SIP).
Hal disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat menerima kunjungan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (20/9). Bagi PKS, kerja sama yang baik antara partai politik dengan KPK dan institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian adalah langkah yang sangat tepat dalam upaya menegakan hukum dan memajukan demokrasi di Indonesia.
Sohibul menegaskan, PKS mendukung penuh program Sistem Integritas Partai (SIP) yang digagas oleh KPK karena hal tersebut sejalan dengan misi PKS. "Dalam salah satu misinya, PKS bertekad menjalankan prinsip-prinsip tata kelola partai yang baik atau good political party governance," ujarnya.
PKS, ujar dia, berkomitmen untuk memegang teguh asas-asas tata kelola partai yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam mengelola jalannya roda Partai.
Selain itu, PKS berkomitmen terus memperkuat agenda pemberantasan korupsi. PKS meyakini bahwa kesuksesan agenda pemberantasan korupsi bukan hanya ada di pundak KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, tapi juga di pundak semua sebagai warga Negara Indonesia.
"PKS sebagai partai yang lahir di era reformasi akan terus mendorong agenda pemberantasan korupsi agar berjalan pada rel yang benar, yang berpihak pada nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta taat dengan aturan hukum yang berlaku (rule of law)," ujar Sohibul.
Ia menegaskan, PKS juga menolak segala upaya yang melemahkan kerja pemberantasan korupsi yang baik yang dijalankan oleh KPK maupun institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Bagi PKS, segala upaya melemahkan kerja pemberantasan korupsi akan mencederai rasa keadilan masyarakat yang menginginkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta melayani kepentingan masyarakat.
"Oleh karena itu, PKS bertekad menjadi yang terdepan dalam menjaga agenda pemberantasan korupsi agar tetap terus berjalan sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika