REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK selama ini sangat efektif untuk membongkar korupsi yang berada di ruang gelap. Namun, ia juga tidak memungkiri banyaknya OTT membuat redupnya beberapa kasus yang sedang dalam proses penyelidikan.

Sehingga, sambung Saut, KPK berencana untuk membentuk suatu unit berbasis wilayah. Unit ini bertugas melakukan penindakan dan pencegahan korupsi secara terintegrasi. "Kombinasi perbaikan tata kelola OTT dan pengembangan kasus serta membentuk suatu unit yang memantau wilayah secara berkelanjutan dengan pendekatan penindakan dan pencegahan," ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (19/9).

Menurut Saut, KPK sudah memiliki strategi yang akan dikembangkan paling tidak sampai tiga tahun kedepan. "Namun ini memerlukan sumber daya manusia yang secara kuantatif perlu dinaikan," ucapnya.

Saut menambahkan, untuk kasus-kasus lama yang yang menjadi redup lantaran adanya OTT, KPK memastikan akan menuntaskan kasus-kasus tersebut. Hal ini lantaran, tidak adanya kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun, Saut mengakui penuntasan kasus-kasus lama ini membutuhkan waktu."Prinsip KPK tidak boleh SP3 dan kami ingin conviction rate KPK 100 persen (dalam) menuntut. KPK harus prudent dalam membawa seseorang ke meja adil dengan tetap mengacu pada KUHAP," tuturnya.

"Pada bagian lain dengan coverage wilayah luas dana APBN kita menuju Rp 2.000 triliun. Ini kerjaan berat kalau hanya diawaki oleh kurang 1.500 pekerja di KPK. Dengan itu keyakinan menuntaskan kasus-kasus tentu ada Karena kami firm di situ, tapi harus dicatat penyidik kami malam hari harus tidur juga. Mereka bukan robot," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika