REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, terpaksa menurunkan spesifikasi kelengkapan fasilitas bus Transpatriot. Caranya, Dishub menghapus alat transaksi elektronik yang semula didesain terinstalasi pada kendaraan itu.
"Alat transaksi nontunai pada Transpatriot belum bisa kita pasang pada tahun ini sebab mayoritas karoseri belum melengkapi produksi kendaraan mereka dengan alat itu," kata Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Solikhin di Bekasi, Senin (18/9).
Menurut dia, sistem pembayaran nontunai bagi penumpang Transpatriot merupakan dukungan pihaknya terhadap program Smart City Kota Bekasi. "Sebelumnya kita sudah coba masukkan spesifikasi bus dengan fasilitas nontunai, tapi tidak ada karoseri yang sanggup untuk itu sehingga terpaksa spesifikasinya kita turunkan," katanya.
Namun, Solikhin memastikan layanan Transpatriot akan senyaman kendaraan pribadi karena dilengkapi fasilitas pendingin ruangan, kapasitas penumpang yang ideal yakni maksimal 15 orang. Pengadaan sembilan unit bus itu dilakukan secara swadaya menggunakan APBD 2017 senilai Rp 11 miliar yang kini sudah memasuki tahapan lelang pengadaan melalui katalog elektronik.
"Kami menggunakan karosesri New Armada karena mereka sudah terbukti memasok kebutuhan bus untuk Transjakarta. Per unitnya kita beli seharga Rp 692 juta," katanya.
Untuk tahap awal, kata dia, sembilan unit Transpatriot itu akan menyasar trayek Terminal Bekasi-Pondokgede menyusuri Jalan Cut Meutia-Jalan Pekayon-Jatiasih-Jalan Raya Pondokgede. Solikhin menargetkan pada 2018 seluruh kendaraan 3/4 Transpatriot sudah terinstalasi pembayaran secara nontunai dengan bekerja sama melalui seluruh bank swasta.
Menurutnya, pada periode September 2017, pihaknya mengajukan tambahan 50 unit Transpatriot kepada Kementerian Perhubungan untuk memperluas jaringan pelayanan. "Kalau bisa, semua perbankan swasta kita sasar untuk kerja sama nontunai ini. Mudah-mudahan pada 2018 sudah siap alat dan jaringannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
