REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris memaparkan ada empat variabel yang penting dalam menciptakan partai politik yang berintegritas. Empat elemen ini mulai dari standar etik hingga tata keuangan yang lebih baik.
Syamsuddin menuturkan elemen pertama yakni pentingnya parpol memiliki standar etik. “Baik sebagai kader partai, pengurus, sebagai calon pejabat publik maupun standar etik sebagai pejabat publik," ujar dia ketika mewakili Satuan Pusat Penelitian Politik LIPI yang ikut dalam rombongan kunjungan KPK ke DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (18/9).
Haris menjelaskan, saat ini setiap parpol sudah memiliki kode etik. Namun, kode etik yang dimiliki parpol ini tentu berbeda satu sama lain. Termasuk implementasinya. “Ada yang implementasi konsisten, ada yang setengah-setengah, ada juga yang tidak sepenuhnya diimplementasikan,” ujar dia.
Selain perbedaan mendasar tersebut, perlu ada sistem penegakan etik. Sebab sekarang ini, ada parpol yang memiliki mahkamah etik, namun ada juga yang belum memiliki.
Karena itu, menurut dia, perlu ada standar etik dari seluruh parpol untuk menjadi acuan. “Kami sudah mengunjungi 9 partai Politik. Jadi pentingnya standar etik dan sistim penegakkannya, berikut mahkamah etik untuk menegakkan itu,” kata dia.
Elemen kedua yakni standardisasi sistem kaderisasi. Haris menyebutkan standardisasi sistem kaderisasi ini terkait dalam elemen ketiga yakni pentingnya rekrutmen yabg terbuka, demokrasi dan akuntabel.
"Ini juga sama kami yakin dalam hal ini partai Golkar sudah memiliki. Namun sejauh mana itu sesuai dengan yang kami bayangkan, akan diskusi lebih jauh," kata dia.
Elemen keempat adalah sistem tata kelola keuangan yang lebih baik. Dia berharap dengan sistem integritas, tata kelola keuangan parpol bisa menjadi transparan dan akuntabel. "Apabila keempat elemen ini bisa diimplementasikan, kami mengasumsikan partai politik kita bisa lebih sehat lagi," ujar dia mengakhiri.
KPK sedang menyambangi sejumlah kantor parpol. Sebelumnya, KPK bersama LIPI, termasuk Syamsuddin Haris, menyambangi kantor DPP PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, NasDem, dan PPP. KPK menegaskan kunjungannya ke sejumlah partai politik murni untuk mendiskusikan pembangunan integritas partai, bukan terkait keberadaan Pansus Angket KPK di DPR RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
