REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu program yang baru saja digaungkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPA) dinilai Anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan perlu asistensi agar masyarakat percaya kepada pemerintah.
"Kami sudah sarankan ke Kemendagri. Ini asistensinya kurang. Kalau cuma menerima laporan saja itu tidak jelas, harus turun dan beri asistensi," ujar Azikin saat dihubungi Republika.co.id via telepon, Sabtu (16/9) sore.
Menanggapi data SaPA yang menerima 80 persen pengaduan terkait KTP elektronik (KTP-el), menurut Azikin, Mendagri perlu turun langsung ke lapangan. Ini artinya, pemerintah tidak boleh hanya sekedar menampung pengaduan lalu tidak ada tindak lanjut.
"Kalaupun tidak ada tindak lanjut, program apa pun yang berjuta-juta itu tidak ada gunanya. Karena kalau sekadar pengaduan masyarakat, di staff Presiden juga ada. Namanya Pusat Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional," papar Azikin.
Dalam kunjungan DPR RI ke beberapa provinsi, dikatakan dia, yang memang menjadi masalah terbesar adalah perihal KTP-el. Apalagi Pilkada 2018 juga akan segera tiba, tentu semua yang bermasalah perlu diatasi secara turun langsung oleh Kemendagri.
"Kami mendukung programnya Pak Mendagri, cuma perlu diimplementasikan dengan jelas dan tegas, sehingga masyarakat akan mendukung. Karena Mendagri selalu mengatakan ke masyarakat, ini kan kelebihan blanko, tapi KTP belum juga jadi. Tidak heran ini menjadi masalah," ujar anggota Fraksi Gerindra itu.
Salah satu program baru yang dimunculkan Kemendagri itu menurut Azikin sudah bagus. Tapi, kata dia, masyarakat perlu mengetahui realisasi janji-janji Presiden Jokowi yang sudah akan masuk di tahun ke empat dan hampir selesai.
Oleh karen itu, ia menyarankan Kemendagri melakukan asistensi terhadap masalah. Kalau memang benar permasalahannya, harus ditemukan kendalanya sehingga ada solusi.
Dengan ini, kata dia, fungsi pelayanan pemerintah berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. "Itulah kita harapkan SaPA Mendagri semua laporan itu diasistensi. Bisa juga ditelpon saja bupatinya, walikotanya, gubernurnya, apakah benar ini terjadi," papar Azikin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
