REPUBLIKA.CO.ID,  PADANG -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai praktik politik uang yang marak terjadi dalam pemilihan kepala daerah telah menghancukan sendi-sendi demokrasi di Tanah Air.

"PPP tidak setuju dan mengutuk segala bentuk politik uang dalam pilkada," kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Padang, Sabtu, seusai membuka Musyawarah Kerja Wilayah I PPP Sumatera Barat.

Menurut dia fenomena politik uang merupakan persoalan bersama yang kadang kala malah jadi penentu seorang kandidat dipilih masyarakat dalam pilkada.

"Ada calon yang punya integritas, luar biasa pandai dengan kapasitas yang dipunyai, diterima semua kalangan, elektabilitas angkanya tinggi berdasarkan survei, tapi tiba-tiba begitu pilkada kalah," ujar dia.

Ia menyampaikan salah satu alasan calon yang baik kalah adalah sehari sebelum pemilihan ada calon lain yang bagi-bagi uang kepada pemilih sehingga lupa semua program bagus-bagus yang diusung calon.

"Apalagi pemilih hanya melihat pemberian uang Rp50 ribu atau Rp100 ribu kemudian memilih calon sesuai permintaan pemberi uang," ujar dia.

Politikus yang akrab disapa Romi tersebut mengatakan kalau masih ada yang melakukan politik uang segera dilaporkan karena dapat diproses secara hukum sesuai Undang-Undang Pilkada. Ia berharap ke depan tidak ada lagi dalam pelaksanaan pilkada uang yang berkuasa.

"Kepemimpinan kepala daerah bukan untuk diperebutkan, silahkan masyarakat memilih calon terbaik," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika