Sabtu 16 Sep 2017 00:01 WIB

Penjelasan Lukas Enembe Soal Pertemuan dengan BG dan Tito

Gubernur Papua, Lukas Enembe bertemu dengan Mentri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan untuk membahas kelanjutan kasus Freeport di Kantor Menko Maritim, Kamis (16/3).
Foto: Republika/Intan Pratiwi
Gubernur Papua, Lukas Enembe bertemu dengan Mentri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan untuk membahas kelanjutan kasus Freeport di Kantor Menko Maritim, Kamis (16/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Papua Lukas Enembe membantah pertemuannya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memasangkan pencalonan dirinya dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw di Pilgub Papua 2018. "Pertemuan tersebut bukan membahas mengenai dirinya yang akan maju di Pilgub Papua seperti yang viral beberapa hari terakhir," kata Lukas dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (15/9).

Pertemuan itu, kata Lukas, semata-mata laporan dari Lukas agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.

Menurut Lukas, pertemuan itu memang terjadi, tepatnya di rumah Kepala BIN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 5 September lalu. "Tapi banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya.

Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal, salah satunya adalah mengenai kejadian pascapelaksanan pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten dan kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.

Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk segera dilakukan pelantikan. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemungutan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," ucapnya.

Selain itu, pertemuannya juga membahas mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal enam tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan pola besarnya atau "grand design". "Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu," lanjut dia.

Hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. "Tentu rakyat juga yang kasihan," ucap dia.

Lukas juga menyampaikan perkembangan rencana pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. "Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," tuturnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement