REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berkomitmen membantu menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap persoalan internal yang dihadapi profesi kedokteran terkait pendidikan spesialis. Apalagi, saat ini, muncul masalah di antaranya mengenai ketentuan pendidikan layanan primer.
"Akibatnya, hal itu melahirkan dualisme pengelolaan pendidikan kedokteran, khususnya spesialis sehingga memunculkan konflik internal di lembaga kedokteran," kata Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/9).
"Banyak di antara cendekiawan dari dunia kedokteran adalah pendiri ICMI. Maka kita merasa prihatin dan saya berjanji untuk membantu, paling tidak mencarikan solusinya," ujar Jimly lagi.
Jimly menyarankan, selain menggunakan penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur hukum, diperlukan pula sikap saling terbuka dan bersedia mengalah, bahkan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kata dia, ada rasa ketakutan seolah-olah akan dibentuk organisasi profesi yang berbeda-beda sebagai saingan IDI dan ini tidak sehat.
Menurutnya, bila konflik tidak segera diselesaikan, maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga menimbulkan masalah dualisme organisasi. "Dengan kata lain, ada konflik antara anggota IDI di pemerintahan dan di kepengurusan," ujar dia.
Diskusi bersama jajaran PB IDI untuk dapat memahami upaya penyelesaian masalah, menurut dia, adalah baik. Karena jika terus dibiarkan, maka ada kecenderungan melemahkan kedudukan dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi tertua di Indonesia.
Jimly menuturkan, kini pengurus IDI sedang menempuh upaya hukum dengan mengajukan uji materiil sambil berkonsultasi hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan profesi kedokteran secara menyeluruh. "Dokter praktik ingin menentukan kualitas relevansi pendidikan sehingga IDI yang menentukan. Tapi, lembaga pendidikan sebagai produsen tenaga kedokteran juga ingin punya peran lebih besar dan pemerintah dalam hal ini berpihak kepada lembaga pendidkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika