REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, adalah korelasi antara isu kemanusiaan di Rohingya terhadap Politik Praktis di Indonesia. Jazuli menyayangkan pernyataan sekelompok orang yang mengatakan semangat membantu Rohingya adalah isu politik untuk menggerus pemerintahan saat ini.
"Kami tidak ingin semangat membantu Rohingya didomplengi oleh politik-politik praktis dalam artian isu dikembangkan untuk mengganggu stabilitas, tidak ada urusan," jelasnya saat ditemui di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Selasa (12/9).
Apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia justru seharusnya mendapat apresiasi. Oleh karena itu sikap Fraksi PKS, kata dia, dalam hal ini memberikan apresiasi tinggi pada masyarakat Indonesia dan pemerintah dalam usaha membantu menghentikan aksi persekusi yang dilakukan pemerintah Myanmar oleh Rohingya.
Jazuli juga menyatakan, bentuk kepedulian tersebut bukanlah bentuk intervensi terhadap kedaulatan Myanmar. Aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Indonesia, dan juga kutukan-kutukan tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah Myanmar terhadap upaya pemusnahan Etnis Rohingya.
"Tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh ada pembiaran," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, PKS mendorong pemerintah Indonesia untuk mengajak negara-negara Asean untuk terlibat menghentikan aksi persekusi tersebut.
"Kita juga meminta kepada PBB, bukan hanya mengecam, tentu PBB juga punya tangan yang kuat untuk bisa melakukan intervensi," katanya.
PKS juga kemudian meminta kepada pemerintah Myanmar untuk bertindak aktif. Bahkan jika Aung San Suu Kyi masih terus menutup mata, PKS akan meminta pada pemberi Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel perdamaian yang diraih Suu Kyi.
"karena bertolak belakang, nobel perdamaian dan realita yang terjadi di negaranya," ujar dia mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika