REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Kepolisian Filipina harus menghentikan tes narkotika dalam skala besar terhadap warga di Ibu Kota Manila. Hal ini setelah kelompok pengacara mengajukan petisi di pengadilan, Selasa (12/9).
Sebelumnya, ribuan orang di Quezon telah diperiksa apakah mereka menggunakan obat-obatan terlarang. Pejabat setempat mengizinkan polisi untuk melakukan pemeriksaan di lingkungan warga. Tes urine sebagai salah satu cara akurat dalam tes narkotika juga dilaksanakan.
Banyak kelompok hak asasi manusia yang telah menentang tes narkotika terhadap warga sipil di Filipina. Mereka berpendapat, hal itu dapat membahayakan kehidupan orang-orang yang terbukti positif menggunakan obat terlarang tersebut.
Termasuk juga lawan politik Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mengkhawatirkan keselamatan dari banyak orang karena tindakan keras pihak berwenang. Sejak menjabat sebagai pemimpin negara itu, Duterte mendapat kritik dan kecaman besar-besaran atas kampanye kontroversial dalam melawan narkotika.
"Polisi kini tidak lagi dapat memiliki peran aktif dalam kegiatan anti-narkotika dan tugas kami terbatas dalam memberi keamanan atas permintaan masyarakat," ujar kepala polisi Quezon, Guilermo Eleazar, Selasa (12/9).
Setelah resmi dilantik sebagai presiden pada 30 juni 2016, Duterte menggalakkan kampanye keras melawan narkotika. Dalam kebijakan yang ia keluarkan, polisi dan aparat keamanan negara diizinkan untuk melakukan tindakan keras terhadap orang-orang terkait kejahatan obat terlarang itu.
Hingga saat ini, lebih dari 9.000 orang yang terkait dengan narkotika diperkirakan tewas. Banyak pemimpin negara dan kelompok aktivis HAM yang menyebut bahwa mantan wali kota Davao itu justru telah melakukan pembunuhan sewenang-wenang. Hal itu karena banyak di antara mereka yang kehilangan nyawa belum terbukti secara hukum sepenuhnya bersalah.
Pada akhir Agustus lalu, unjuk rasa besar-besaran juga digelar sebagai bentuk protes terhadap Duterte karena kematian seorang remaja yang terkait dengan narkotika bernama Kian Loyd Delos Santos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika