REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Michael Thomas Susu mengatakan kenaikan dana untuk partai politik tidak menjamin bisa mencetak kader-kader partai yang berkualitas dan tidak bermental korupsi.
"Tidak harus serta merta kami menyebut kenaikan dana Parpol sebagai garansi untuk meningkatkan kualitas kader-kader yang unggul atau tidak bermental korup," kata Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira itu di Kupang, Sabtu (9/9).
Ia mengatakan hal itu terkait kenaikan dana bantuan Parpol dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara sah yang telah disetujui Pemerintah untuk dianggarkan melalui APBN. Bantuan dana parpol ini ditetapkan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Thomas Susu mengatakan, kenaikan dana Parpol itu tidak lantas menjamin dapat menghasilkan kualitas kader yang unggul mengingat prosesnya tidak seperti diklat keterampilan yang sederhana.
"Kualitas kader sebagai outcome atau dampak yang tampak dalam jangka panjang, apalagi masih banyak varians lain juga menentukan kualitas kader Parpol," katanya.
Namun, ia menilai kebijakan kenaikan dana bantuan Parpol itu penting untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Parpol sebagai pilar dalam sistem demokrasi. Untuk itu Parpol sebagai organisasi publik dalam pelaksanaan regulasinya dituntut agar akuntabel dan terbuka dalam proses maupun penggunaan anggaran yang dimaksud, kata lulusan Magister Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Unpad Bandung tahun 2005 itu.
"Tentu hal ini berguna bagi managemen Parpol. Selain sosialisasi bagi kader secara berjenjang terhadap pengelolaan anggaran publik, juga berguna bagi kader ketika menduduki jabatan politik yang bersinergi dengan eksekutif dalam meningkatkan PAD maupun pengelolaannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
