REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korban anak-anak dan perempuan terus berjatuhan dalam krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Rakhine, Myanmar. Ketua KPAI Susanto menyatakan dengan tegas agar pemerintah Myanmar bertanggung jawab atas kekejian yang menimpa anak-anak tidak berdosa pada etnis Rohingya.

Menurut Susanto, kekerasan terhadap warga Myanmar khususnya pada anak-anak, adalah tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan. Kekejaman terhadap anak-anak, dalam agama apapun, seharusnya tidak boleh dibiarkan terjadi. "Myanmar harus bertanggung jawab," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (6/9) pagi.

Terkait dengan anak-anak yang akhirnya harus mengungsi ke negara lain, bagi Susanto, hak-hak mereka tentunya harus dipenuhi. Misalnya di Indonesia, jika memang ada anak yang baru lahir tentu diizinkan memiliki akta kelahiran. "Siapa yang mengatakan tidak boleh? Coba nanti saya cek dulu," kata dia.

Sementara, untuk penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, salah seorang pengungsi Rohingya yang tinggal di Indonesia, Karimullah menyatakan, bantuan kemanusiaan dan demonstrasi tidak akan mempengaruhi kebrutalan Pemerintah Myanmar.

Sikap perhatian masyarakat internasional, dikatakan Karimullah, justru akan membawa risiko lebih tinggi terhadap nyawa warga Rohingya. Ia meminta masyarakat internasional untuk memberikan teguran keras terhadap kebrutalan Pemerintah Myanmar.

"Mereka tidak akan berhenti membunuh warga Rohingya yang tidak berdosa. Karena mereka tidak peduli dengan penyidikan dan perhatian. Mereka adalah kepala babi. Ini adalah pengalaman saya pada pemerintah brutal Myanmar," jelas Karimullah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika