REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pemerintah RI meminta agar upaya de-eskalasi situasi di Rakhine State menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar. Hal ini disampaikan oleh Menlu RI, Retno Marsudi dalam Pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, Senin (4/9).
"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," ujar Menlu RI, Retno Marsudi dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (4/9).
Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam ini, merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
Dalam pertemuan, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Menurut Hlaing, otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Retno berharap agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Hal ini diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine State dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar).
"Para LSM Indonesia telah lama bekerjasama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang," kata Retno.
Lebih lanjut, Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk atasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mencapai semua orang yang membutuhkan. Khusunya wilayah-wilayah dimana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan.
Dalam Pertemuan ini, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. "Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Menlu RI .
Menutup Pertemuan, Retno berharap hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
