REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Produksi garam di Jawa Timur sampai pekan ketiga Agustus 2017 baru mencapai 9.037 ton. Padahal, kebutuhan konsumsi garam di Jatim mencapai 100 ribu ton.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, produsen garam di Provinsi Jatim terdapat di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Tuban, Lamongan, Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, Sidoarjo, Kota Surabaya dan empat kabupaten di Pulau Madura. Luas lahan garam di 12 kabupaten/kota tersebut sekitar 11.593,60 hektare dengan produksi sekitar 9.037 ton.
Sementara, produksi garam di Jatim pada 2015 mencapai 1.603.909,44 ton, turun pada 2016 menjadi 123.873,59 ton dan pada 2017 sampai pekan ketiga Agustus ini mencapai 9.037,29 ton. Kebutuhan garam konsumsi di Jatim pada 2015 mencapai 149.413,70 ton, pada 2016 mencapai 150.289,05 ton dan pada 2017 sampai dengan bulan Agustus mencapai 100.751,21 ton.
Wagub Jatim mendukung upaya pemerintah pusat melakukan langkah progresif dalam meningkatkan produksi garam dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petaninya. Pemerintah pusat akan membenahi industri garam melalui sistem teknologi yang lebih modern sehingga proses industri lebih efisien dan keuntungan lebih tinggi.
Hal tersebut disampaikan Wagub Jatim saat mendampingi kunjungan kerja/kunker Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan di PT Garam (Persero) Kalianget, Kabupaten Sumenep, Rabu (30/8).
Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim, mengatakan, selain membenahi industri garam, pemerintah pusat juga berupaya untuk menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP) garam di petani. "Ini yang harus disambut baik tidak hanya oleh pemerintah daerah tapi juga petani garam, asalkan petani garam bisa mengubah mindset pasti keuntungannya akan lebih besar dari sebelumnya," jelasnya seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id.
Langkah tersebut harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan petani. Termasuk, usulan dari Menko Maritim untuk membuat koperasi bagi para petani garam. Menurutnya, keberadaan koperasi ini akan memudahkan pemerintah dalam memberi bantuan bagi para petani.
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk membenahi industri garam di Indonesia. "Kami diminta untuk melihat langsung di lapangan kenapa bertahun-tahun kita impor garam dan petani masih menderita, karena Presiden ingin jangan sampai petani garam dirugikan," kata Luhut.
Pemerintah akan serius menangani masalah garam secara profesional. Salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur untuk industri garam, yakni penyediaan air tua. Manfaat lainnya, air tersebut bisa digunakan untuk mengembangbiakkan ikan bandeng dan artemia. “Nantinya air tua akan disiapkan oleh pemerintah dengan kualitas bagus dengan kadar NaCl di atas 97 persen,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika